Ada banyak yang perlu didiskusikan jika ingin menjawab kondisi MANTAMORA kita sekarang ini. Tentu saja dikusi itu harus objektif jika kita menginginkan adanya perobahan mendasar yang berorientasi pada kemajuan. Menurut pandangan saya hal yang paling urgen untuk dilihat secara arif adalah tentang Manajemen. Peletakan job description yang jelas dan terukur bagi setiap jabatan fungsional dan administratif disini perlu untuk diperhatikan dan ditindak lanjuti. Batas-batas wewenang, hak dan kewajiban setiap jabatan hendaknya memperlihatkan perbedaan wilayah kerja yang jelas sehingga kebijakan yang diambil tidak menjadi tumpang tindih dan overlapping.
Acap kali kebijakan ditingkat PKM seterusnya kebawah saling berbenturan dan hal ini terkadang selalu dibenarkan atas motto sistem kerja bersama pada hal sistem tidak mengenal kompromi dalam persoalan tanggungjawab terhadap tugas-tugas tertentu. Disamping job description, ada juga persoalan lain menyangkut personality. Sikap arogansi jabatan dan usia yang masih belum matang sering juga mengganggu komunikasi antar jabatan dalam mengartikan suatu program yang dicanangkan oleh masing-masing pejabat.
Ditambah lagi lemahnya kepemimpinan Kepala dalam menyaring informasi yang mengalir dari pembantu-pembantunya sehingga kesimpulan yang diambil sering pula tanpa didahului oleh konfirmasi.
Sebagai satu contoh; soal aktivitas organisasi kesiswaan yang pada dasarnya masuk dalam kelompok ekstrakurikuler. Dalam penentuan kebijakan yang menyangkut program kerja organisasi sering terhambat karena adanya perbedaan pemahaman antara Pembantu-pembantu Kepala sekolah dengan para Pembina Organisasi tentang masalah pembinaan ekstra diluar KBM. Sayangnya disatu sisi Kepala sekolah menginginkan kemajuan organisasi namun disisi lain sangat mempertimbangkan usul saran kritik para pembantunya yang akhirnya lahirlah keputusan komfromi yang pada dasarnya merugikan sepihak bagi organisasi kesiswaan tadi. Ini semua berawal dari tidak jelasnya fungsi manajemen seperti pemberian wewenang/pendelegasian wewenang,alur tanggung jawab,batas teritorial,spesifikasi jabatan.
Disamping itu ada juga persoalan dana. Pos-pos dana selalu saja menjadi hal yang sangat tabu untuk dibicarakan, pada hal semua kegiatan memerlukan pendanaan jika memang mau optimal dan maksimal. Sumber dana yang mana untuk operasional sekolah dan yang mana untuk pembinaan siswa diluar KBM, berapa besar anggarannya,bagaimana prosedur pencairannya, masih belum open manajemen. Sehingga hal-hal seperti ini mendorong timbulnya rasa pesimis dikalangan pembina dan siswa yang dibina, timbulnya kecurigaan dikalangan guru/pegawai lainnya sehingga akhirnya mengacau balaukan iklim kerja.
Di MANTAMORA ada beberapa Kelompok Kerja Pembina Jurusan yang disebut Pokjana, fungsinya lebih kurang seperti fungsi MGMP plus pembinaan karakter. Tetapi Pokjana ini tidak memiliki sumber dana kecuali atas inisiatif para guru pembinanya ditambah kesepakatan siswa yang dibina. Sementara MGMP nya cuma nama dan tak jelas kerjanya apa selama ini tetapi memiliki sumber dana yang resmi tetapi tidak diketahui semua orang. Artinya banyak sekali pengaturan-pengaturan anggaran yang amburadul sehingga tidak dapat dimanfaatkan secara efisien dan efektif.
Dana MS umpanya, kita tidak tahu persentase penggunaannya bagaimana sebab didalamnya ada anggaran untuk pembinaan siswa diluar KBM. Berapa besar porsi ekstrakurikuler disitu tatkala Kepala sekolah mengajukan RAPBS (Rencana Anggaran Perbelanjaan Sekolah) sehingga tarifnya disetujui oleh MS (selaku perwakilan orangtua siswa). Sementara pembina ekstrakurilkuler serta unit-unit kerja lainnya tidak pernah dilibatkan dalam hal itu, sehingga timbul tanda tanya bagaimana caranya Kepala sekolah mengkalkulasi kebutuhan pembiayaan itu secara keseluruhan itu ?
Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang perlu dilontarkan tetapi tidak banyak yang dapat berbuat apa-apa, masalahnya otokrasi birokrasi masih saja menjadi tembok penghalang untuk menegakkan akuntabilitas. Apalagi dikalangan guru-guru, hal semacam ini sungguh merupakan ancaman berat yang bisa mencelakakan kehidupannya. Pada hal masalahnya kan cukup sederhana, mari kita terbuka tak perlu ada yang ditutup-tutupi wong Pemerintahpun memberikan dana itu cukup terbuka kok ? Dengan keterbukaan semua akan menjadi jelas sehingga penafsiran tidak macam-macam, kegiatanpun bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya tanpa ada kecurigaan apapun.
Semua ini memang masih menjadi endemik tetapi jika tidak segera dihentikan maka akan menjadi bahaya latent. Semoga ada orang-orang yang tergerak untuk membantu menyelesaikan masalah pelik ini.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar